Koalisi Prabowo tidak Berebut Kekuasaan

Id Nasional. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Faldo Maldini mengatakan, dalam koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga tidak ada perebutan kekuasaan. Yang paling penting bagi koalisi ini adalah membentuk tim yang kuat untuk memenangkan Pemilu 2019.

“Kami di sini tidak berpandangan untuk saling berebut kekuasan tapi bagaimana caranya kita menyusun tim yang sangat kuat yang akan bekerja maksimal untuk kandidat dan maksimal untuk masyarakat,” ujar Faldo.

PAN dengan tegas mengusung Ketua Umum partainya Zulkifli Hasan sebagai Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga. Namun, kendatipun menjagokan Zulkifli, PAN tetap legawa apabila koalisi menyepakati nama lain yang dianggap lebih berpeluang besar untuk memenangkan pasangan Prabowo-Sandi.

“Prinsipnya kami siap karena koalisi ini lebih demokratis ya bukan bagi-bagi kursi, kekuasaan yang penting adalah siapapun yang akan dipilih nanti adalah yang terbaik,” jelasnya.

Gerindra disebut-sebut akan mengusung Djoko Santoso sebagai ketua tim pemenangan. Djoko Santoso merupakan anggtao Dewan Pembina Partai Gerindra.

Gerindra pun disebut sebagai partai yang serahkan karena memborong semua kadernya dan mendominasi dalam berkoalisi. Namun, Gerindra membantah jika partainya disebut serahkan.

“Tidak kemaruk, narasi yang dibangun bahwa kita menaruh itu tidak benar, semua keputusan akan didiskusikan, diambil bersama-sama oleh Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra bersama pimpinan partai lain,” kata Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade.

Andre memberikan contoh, pemilihan dna penentuan ketua tim pemenangan, Prabowo mengusulkan nama Djoko Santoso, terus partai-partai lain termasuk PKS juga mengusulkan nama. Setelah itu, kata Andre, akan dikomunikasikan secara bersama-sama dan kekeluargaan. Maka dengan demikian, Andre menyampaikan, bahwa nama Djoko Santoso belum final, sekalipun yang mengusulkan adalah Prabowo.

“Itu (Djoko Santoso) cuma usulan, mungkin dari PKS, PAN dan Demokrat juga ada nama. Nanti akan diputuskan bersama itu kan belum definitif usulan kan boleh,” ucapnya.

Selanjutnya, terkait pengganti Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, Andre menjelaskan, berdasarkan undang-undang yang berlaku dan sesuai asas kepatutan penggantinya adalah dari Partai Gerindra. Namun, karena memang pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno diusung oleh koalisi Partai Gerindra dengan PKS, maka akan didiskusikan bersama-sama. Bahkan, diskusi untuk mencari pengganti Sandiaga juga melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“Tidak ada pemaksaan kehendak tidak ada soal kemaruk semua dibicarakan bersama-sama. kalau ada kesan (kemaruk) seperti itu kan narasi yang sengaja yang dibangun. Jadi semua diputuskan bersama-sama secara kekeluargaan,” tambahnya.